Dr. Rita Dian Pratiwi, S.Kep.,MPH
Yogyakarta – Di tengah upaya Indonesia menuju eliminasi TB 2030, ketepatan pengkodean diagnosis ICD-10 menjadi faktor krusial yang mempengaruhi efisiensi pembiayaan kesehatan nasional. Penelitian Sekolah Vokasi UGM mengembangkan Integration Worker System (IWS) untuk memvalidasi dan meningkatkan akurasi kode ICD-10 pada kasus tuberkulosis.
INDONESIA HADAPI TANTANGAN BESAR DALAM ELIMINASI TB
Indonesia saat ini menghadapi tantangan kesehatan yang sangat serius dalam penanggulangan tuberkulosis. Berdasarkan Global TB Report 2024, negara ini menempati posisi kedua dunia dengan estimasi 1,09 juta kasus TB dan 125.000 kematian setiap tahunnya. Data Kementerian Kesehatan hingga Agustus 2025 menunjukkan baru 508.994 kasus yang ternotifikasi, atau hanya 47% dari target nasional sebanyak 900.000 kasus.
Menurut dr. Ina Agustina, Direktur Penyakit Menular Kementerian Kesehatan RI, setiap jam 14 orang meninggal karena TB di Indonesia. Angka ini menunjukkan urgensi percepatan penanggulangan TB secara masif dan terintegrasi.
Target eliminasi TB 2030 menetapkan penurunan angka insidensi dari 387 menjadi 65 per 100.000 penduduk, dengan tingkat keberhasilan pengobatan minimal 90%. Namun, capaian saat ini masih jauh dari target: tidak ada provinsi yang mencapai 90% untuk TB sensitif obat, dan hanya Kalimantan Utara yang mencapai target 80% untuk TB resisten obat.
PERMASALAHAN KETIDAKSESUAIAN KODE ICD-10 DI INDONESIA
Salah satu tantangan tersembunyi dalam sistem kesehatan Indonesia adalah inkonsistensi penggunaan kode ICD-10 untuk kasus tuberkulosis. Variasi pengkodean antar sistem informasi kesehatan – mulai dari Electronic Medical Record (EMR), Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB), hingga e-Klaim BPJS – berpotensi menyebabkan masalah serius dalam pembiayaan dan pelaporan kesehatan nasional.
Dr. Rita Dian Pratiwi, S.Kep., M.P.H. dari Sekolah Vokasi UGM menjelaskan bahwa ketidaksesuaian kode ICD-10 bukan sekadar masalah teknis administratif, melainkan memiliki dampak sistemik pada seluruh rantai penanganan TB di Indonesia.
Dampak Ketidaktepatan Kode ICD-10:
- Klaim Kesehatan Tertolak atau Tertunda: Kode yang tidak sesuai standar menyebabkan klaim tidak dapat diproses oleh BPJS Kesehatan, merugikan fasilitas kesehatan dan pasien
- Data Epidemiologi Tidak Akurat: Perencanaan program TB nasional menjadi tidak tepat sasaran karena data kasus tidak tergambar dengan benar
- Pemborosan Anggaran: Rujukan yang tidak perlu ke rumah sakit (FKRTL) meningkatkan beban biaya yang seharusnya dapat diatasi di tingkat FKTP
- Monitoring Program Terganggu: Evaluasi capaian eliminasi TB menjadi tidak valid karena data yang tidak konsisten
- Inefisiensi Sistem Kesehatan: Ketidaksesuaian data antar sistem menyulitkan koordinasi antara berbagai stakeholder kesehatan
BEBAN PEMBIAYAAN TB DALAM SISTEM JKN
Ketidaktepatan kode ICD-10 memiliki implikasi langsung terhadap sistem pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Data BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa hingga Agustus 2023, terdapat 6,3 juta peserta JKN yang terindikasi menderita TB.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti menjelaskan bahwa tingginya angka rujukan pasien TB dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ke rumah sakit menjadi beban pembiayaan yang signifikan. Di tahun 2023, terdapat 39% kasus TB dirujuk dan 97% diantaranya adalah kasus TB non-komplikasi yang seharusnya dapat ditangani di FKTP.
Inovasi Pembiayaan TB
Untuk mengatasi tantangan ini, Kementerian Kesehatan bersama BPJS Kesehatan telah meluncurkan inovasi pembiayaan TB yang diuji coba di enam kota: Medan, Jakarta Utara, Bogor, Semarang, Surabaya, dan Denpasar. Program ini mengubah sistem pembayaran non-kapitasi menjadi sistem insentif untuk mendorong FKTP menemukan, melaporkan, dan mengobati TB sampai tuntas.
Hasil uji coba awal menunjukkan peningkatan notifikasi kasus di FKTP pemerintah sebesar 5% dan di FKTP swasta hingga 95%. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada ketepatan pengkodean ICD-10 untuk memastikan klaim dapat diproses dengan efisien.
KOMITMEN ANGGARAN PEMERINTAH UNTUK ELIMINASI TB
Komitmen pemerintah dalam penanggulangan TB tercermin dari alokasi anggaran yang terus meningkat. Anggaran kesehatan dalam APBN 2025 mencapai Rp218,48 triliun atau 6% dari total belanja negara, naik Rp39,95 triliun dari tahun 2024.
Khusus untuk program penanggulangan TB, Kementerian Kesehatan mengalokasikan Rp2,4 triliun untuk tahun 2025, naik dari Rp2,27 triliun di tahun 2024.
Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenkeu, Riko Amir menegaskan bahwa APBN 2025 berupaya terus mendukung belanja kesehatan untuk menjamin akses layanan kesehatan yang merata, terjangkau, dan bermutu.
Dengan anggaran sebesar ini, ketepatan penggunaan kode ICD-10 menjadi sangat krusial untuk memastikan setiap rupiah digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Ketidaktepatan kode berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran yang seharusnya dapat dialokasikan untuk menemukan dan mengobati lebih banyak pasien TB.
PENTINGNYA STANDARDISASI KODE ICD-10 DALAM JKN
Untuk mendukung kegiatan notifikasi TB dalam JKN, diperlukan pedoman penyeragaman diagnosis ICD-10. BPJS Kesehatan melaporkan secara berkala kasus yang ditemukan ke Dinas Kesehatan, namun variasi pengkodean masih menjadi kendala utama yang mempengaruhi:
- Akurasi Data Nasional: Data TB yang terfragmentasi antar sistem menyulitkan pemetaan epidemiologi nasional
- Efisiensi Klaim: Proses klaim yang lambat atau tertolak karena kode yang tidak sesuai
- Monitoring Capaian: Kesulitan dalam mengukur progress menuju target eliminasi TB 2030
- Koordinasi Antar Sistem: Integrasi data antara EMR, SITB, dan e-Klaim yang tidak optimal
PENGEMBANGAN INTEGRATION WORKER SYSTEM (IWS)
Untuk menjawab tantangan ketidaksesuaian kode ICD-10, tim peneliti Sekolah Vokasi UGM di bawah pimpinan Dr. Rita Dian Pratiwi, S.Kep., M.P.H. telah Integration Worker System (IWS). Sistem ini salah satu fungsinya dirancang khusus untuk memvalidasi dan meningkatkan akurasi pengkodean ICD-10 pada kasus tuberculosis dalam penelitian yang berjudul “ Pemanfaatan Integration Worker System untuk memvalidasi Kode ICD 10 Kasus Tuberkulosis pada e-Klaim, EMR dan SITB”
Konsep dan Fungsi IWS
Integration Worker System (IWS) adalah sistem digital yang bertujuan untuk:
- Ekstraksi Data Otomatis: Mengambil data kode ICD-10 dari berbagai sistem informasi kesehatan (EMR, SITB, e-Klaim) secara otomatis
- Validasi Kesesuaian: Memeriksa kesesuaian antara kode ICD-10 yang digunakan dengan diagnosis klinis dan standar WHO serta Kementerian Kesehatan RI
- Pemadanan Data: Mengintegrasikan dan membandingkan data dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi inkonsistensi
- Alert System: Memberikan peringatan kepada petugas kesehatan ketika ditemukan ketidaksesuaian atau potensi kesalahan kode
- Dashboard Monitoring: Menyediakan visualisasi real-time tentang kualitas dan akurasi pengkodean di fasilitas kesehatan
- Rekomendasi Perbaikan: Memberikan saran kode ICD-10 yang tepat berdasarkan diagnosis dan kondisi klinis pasien
Harapan dan Potensi IWS
Dr. Rita Dian Pratiwi menjelaskan bahwa pengembangan IWS diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas data TB nasional. “IWS dirancang untuk membantu tenaga kesehatan dalam melakukan pengkodean yang tepat, bukan menggantikan peran mereka. Sistem ini akan memvalidasi kode secara otomatis dan memberikan feedback segera jika ditemukan ketidaksesuaian,” ungkap Dr. Rita.
Dengan adanya IWS, diharapkan:
- Peningkatan akurasi dan konsistensi kode ICD-10 antar berbagai sistem
- Efisiensi proses klaim BPJS melalui pengurangan kesalahan kode
- Data epidemiologi TB yang lebih akurat untuk perencanaan program
- Penghematan anggaran kesehatan melalui pengurangan rujukan yang tidak perlu
- Percepatan pencapaian target eliminasi TB 2030 melalui data yang lebih baik
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Ketepatan kode ICD-10 untuk kasus TB bukan sekadar urusan teknis administratif, melainkan fondasi penting dalam mencapai target eliminasi TB 2030. Dengan kondisi Indonesia sebagai negara dengan kasus TB kedua terbanyak di dunia (1,09 juta kasus) dan alokasi anggaran pemerintah sebesar Rp2,4 triliun, setiap ketidaktepatan kode berpotensi menyebabkan inefisiensi yang sangat merugikan.
Pengembangan Integration Worker System (IWS) oleh Sekolah Vokasi UGM merupakan upaya inovatif untuk menjawab tantangan ini. Dengan kemampuan untuk mengekstrak, memvalidasi, dan mengintegrasikan data kode ICD-10 dari berbagai sistem, IWS diharapkan dapat menjadi solusi teknologi yang membantu meningkatkan akurasi pengkodean dan efisiensi pembiayaan kesehatan.
Namun, teknologi saja tidak cukup. Dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan – pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan akademisi – untuk memastikan sistem dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi program eliminasi TB nasional.
Dr. Rita Dian Pratiwi menegaskan, “Eliminasi TB 2030 bukan hanya soal menemukan dan mengobati pasien, tetapi juga memastikan setiap data tercatat dengan akurat. Ketepatan kode ICD-10 adalah salah satu kunci untuk mencapai efisiensi pembiayaan dan efektivitas program TB di Indonesia.” Penelitian ini juga secara langsung mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-3: Good Health and Well-being.